Selasa, 18 November 2008

Kegagalan Fungsi Komputer Pemilu Kurang dari Tiga Persen

Jakarta, Kompas - Uji coba fungsi komputer yang dilakukan KPU sejak 23 Maret dari 400 titik yang dipilih secara acak menunjukkan bahwa memang ada beberapa masalah, tetapi sekarang sudah teratasi. Tinggal di bawah tiga persen yang tidak berfungsi. "Hal itu wajar mengingat wilayah Indonesia sangat luas, jaraknya dari ujung barat ke timur sekitar 5.000 kilometer dan memiliki tiga zona waktu. Kegagalan fungsi komputer di bawah tiga persen sudah bagus," ujar Basuki Suhardiman, Sekretaris Tim Teknologi Informasi KPU, di Jakarta, Senin (5/4).

Menurut Basuki, komputer yang tidak berfungsi saat uji coba di antaranya karena hilang dan rusak. Ada empat kecamatan yang melaporkan hilangnya komputer pemilu. "Komputer yang hilang itu tidak diganti," ujar Basuki.

Karena itu, hasil perhitungan suara dari TPS akan langsung dibawa ke kabupaten. Adapun komputer yang rusak sudah diperbaiki. "Memang muncul berbagai masalah dalam penerapan sistem komputer untuk Pemilu 2004. Namun, sebagian besar masalah telah teratasi dan kami tekan seminimal mungkin tingkat kegagalannya," ujar Basuki.

Titik bermasalah

Menurut dia, jumlah titik yang masih bermasalah dalam hal komputerisasi pemilu sampai saat ini di bawah dua persen, di antaranya berada di daerah terpencil di Bangka Belitung, Natuna, Halmahera, dan daerah di Nusa Tenggara Timur. Dalam upaya mengatasi masalah pengoperasian komputer pemilu, KPU telah membentuk Help Desk untuk menampung semua keluhan dari berbagai daerah yang berkaitan dengan perhitungan suara. Tim ini akan bekerja selama 10 hari sejak hari H.

Pengamat teknologi informasi, Roy Suryo, menginformasikan, hingga hari Senin pukul 17.00, baru 4.402 dari 5.117 kecamatan atau sekitar 82 persen yang mungkin terkoneksi ke KPU. Sisanya, 18 persen (715), komputer tidak terpasang.

Basuki menjelaskan, training for trainer telah dilaksanakan dua minggu lalu. Dalam pelaksanaan pelatihan itu KPU telah mengirim CD interaktif berisi Modul Pelatihan Trainer ke tiap kabupaten. Hal ini untuk mengurangi kesalahan input data dan mempermudah pemahaman tenaga operator dalam pengoperasian komputer.

Komunikasi data lewat sambungan Telkom dan telepon satelit juga memiliki kapasitas akses yang tinggi. Untuk komputerisasi pemilu, pihak KPU membuka sambungan baru, baik di jaringan Telkom maupun PSN-pengelola telepon satelit. Pada sambungan Telkom sebanyak 2.578 sambungan, ada kemampuan satu sambungan (line) yang melayani tiga kecamatan. Sedangkan pada 1.850 sambungan PSN, setiap sambungannya melayani tujuh kabupaten. Menurut Basuki, kapasitas itu jauh lebih baik dibandingkan yang dimiliki ISP yang setiap sambungannya melayani 9-10 kabupaten. KPU memasang 1.000 port modem ke Telkom.

Kecepatan perhitungan dengan komputer sangat tergantung dari kecepatan petugas di tingkat TPS dan proses offline lainnya. Proses pengiriman data dari setiap kecamatan sendiri ke KPU pusat hanya memakan waktu 10 detik.

Dihubungi secara terpisah, Prof Marsudi Wahyu Kisworo, pakar teknologi informasi dari Universitas Paramadina, membantah dirinya menguji coba sistem komputer KPU karena ia tidak memiliki otoritas dan akses untuk pengujian tersebut.

Marsudi menambahkan, 2001-2002 tim yang dipimpinnya memang pernah merancang desain menyeluruh (grand design) sistem komputer Pemilu 2004. Namun, ia tidak terlibat dalam implementasi desain. Penerapannya ternyata tidak sesuai dengan rancangan.

Sistem informasi yang didesainnya menggunakan sistem jaringan terdistribusi. Jadi, pengumpulan data dilakukan di 400 kabupaten baru kemudian ke KPU pusat. Menurut Marsudi, dengan sistem sentralisasi data-dari kecamatan langsung ke KPU pusat-ada dua kerentanan, yaitu stagnasi jaringan dan serangan hacker.

Menurut Basuki, grand design yang dirancang tim Marsudi tidak bisa digunakan karena karakteristik dalam desain tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah. "Dari kabupaten hingga provinsi sekalipun ada island data yang tidak interkoneksi. Sangat sulit memperoleh data yang diperlukan di daerah," ujarnya. (yun)